TALASBOGOR

STANDAR PEMBANGUNAN
DAN PENGEMBANGAN APLIKASI SPBE

Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025
Tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

BAB I

KETENTUAN UMUM
PASAL 1

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

	Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
	1	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
	2	Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
	3	Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
	4	Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain.
	5	Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
	6	Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
	7	Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik adalah penyelenggaraan sistem elektronik oleh Instansi Penyelenggara Negara atau institusi yang ditunjuk oleh Instansi Penyelenggara Negara.
	8	Instansi Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut Instansi adalah institusi legislatif, eksekutif, dan yudikatif di tingkat pusat dan daerah dan instansi lain yang dibentuk dengan peraturan perundang- undangan.
	9	Pengguna SPBE adalah Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
	10	Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
	11	Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
	12	Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing.
	13	Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi Aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
	14	Repositori Aplikasi SPBE adalah fasilitas yang digunakan untuk penyimpanan Aplikasi SPBE, komponen umum aplikasi, kode sumber, dokumentasi dan komponen lain yang terkait dengan Aplikasi SPBE.
	15	Risiko SPBE adalah peluang terjadinya suatu peristiwa yang akan mempengaruhi keberhasilan terhadap pencapaian tujuan penerapan SPBE.
	16	Level Risiko SPBE adalah pengelompokan besaran Risiko SPBE yang mendeskripsikan tingkat Risiko SPBE.
	17	Komponen Umum Aplikasi adalah perangkat lunak pendukung yang memiliki fungsi tertentu dan digunakan secara berbagi pakai dalam rangka penyediaan fungsi dan proses umum dalam Aplikasi SPBE.
	18	Kode Sumber adalah suatu rangkaian perintah, pernyataan, dan/atau deklarasi yang ditulis dalam bahasa pemrograman komputer yang dapat dibaca dan dipahami orang.
	19	Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
	20	Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset TIK dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara TIK dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
	21	Kementerian Komunikasi dan Digital yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.
	22	Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.
	23	Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang teknologi pemerintah digital.

BAB II

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PASAL 2 - 39

Bagian Kesatu

Dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus memenuhi ketentuan:
a. standar teknis pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE; dan
b. prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.

Bagian Kedua

STANDAR TEKNIS PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI SPBE

Pasal 3 - 19

Paragraf 1
UMUM

Pasal 3

(1)	Standar teknis pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berlaku untuk Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus.
(2)	Standar teknis pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE terdiri dari pemenuhan: a. Persyaratan umum; b. persyaratan pemanfaatan Infrastruktur SPBE; c. siklus pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE; d. persyaratan data dan informasi; e. persyaratan interoperabilitas data; f. persyaratan keberlangsungan Layanan SPBE; g. penerapan manajemen SPBE; dan h. dokumentasi atas Aplikasi SPBE.

Paragraf 2
PEMENUHAN PERSYARATAN UMUM

Pasal 4

Pemenuhan persyaratan umum dalam Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
a.	mendaftarkan Aplikasi SPBE sebelum mulai digunakan pengguna;
b.	menyimpan Kode Sumber dan dokumentasi atas pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini;
c.	memastikan Aplikasi SPBE dapat diakses melalui teknologi berbasis web dan berbasis mobile;
d.	mengutamakan penggunaan Kode Sumber terbuka;
e.	menyediakan fitur interoperabilitas pada aplikasi yang dibangun dan dikembangkan untuk integrasi antar aplikasi SPBE;
f.	menerapkan teknologi komputasi awan;
g.	memastikan lisensi yang digunakan pada Aplikasi SPBE tidak membatasi jumlah dan jenis pengguna, jumlah perangkat, jumlah sumber daya, ukuran data, dan wilayah geografis;
h.	memastikan Aplikasi SPBE menjadi aset Instansi Pusat atau aset Pemerintah Daerah dan tercatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
i.	mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional dan Peta Rencana SPBE Nasional untuk pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum;
j.	mengacu pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat atau Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat atau Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah untuk pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus;
k.	memenuhi ketentuan Audit TIK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
l.	memperhatikan rekomendasi hasil Audit TIK dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Aplikasi SPBE sebelum melakukan pengembangan Aplikasi SPBE; dan
m.	memenuhi ketentuan standar teknis dan prosedur keamanan Aplikasi SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
PEMENUHAN PERSYARATAN PEMANFAATAN INFRASTRUKTUR SPBE

Pasal 5

(1)

Persyaratan pemanfaatan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan dengan memanfaatkan Infrastruktur SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Pemanfaatan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memastikan Aplikasi SPBE harus:
a. dikelola, diproses, dan disimpan di pusat data nasional;
b. menggunakan jaringan intra pemerintah dan/atau jaringan intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
c. menggunakan sistem penghubung layanan pemerintah dan/atau sistem penghubung layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Paragraf 4
PEMENUHAN SIKLUS PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI SPBE

Pasal 6

(1)	Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dilakukan berdasarkan siklus pembangunan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c.
(2)	Siklus pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. analisis kebutuhan; b. perencanaan; c. rancang bangun; d. implementasi; e. uji kelaikan; f. pemeliharaan; dan g. evaluasi.
(3)	Siklus pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan berpedoman pada Standar Nasional Indonesia yang disesuaikan dengan karakteristik Aplikasi SPBE.
(4)	Siklus pembangunan dan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan kerangka kerja: a. spiral; b. rapid application development; c. waterfall; d. agile development cycle; atau e. kerangka kerja lainnya.
(5)	Pelaksanaan siklus pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dilakukan oleh pegawai aparatur sipil negara yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)	Dalam hal di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tidak terdapat aparatur sipil negara yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menunjuk: a. tenaga ahli; dan/atau b. pihak ketiga.
(7)	Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Daftar Standar Nasional Indonesia dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(8)	Penerapan Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menggunakan Standar Nasional Indonesia termutakhir

Pasal 7

(1)	Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menyusun analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a.
(2)	Penyusunan analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi bersama unit kerja pemilik Proses Bisnis yang mendukung Aplikasi SPBE.
(3)	Analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direviu secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan oleh Koordinator SPBE Instansi Pusat atau Koordinator SPBE Pemerintah Daerah.
(4)	Analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. dasar hukum kewenangan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk membangun dan mengembangkan Aplikasi SPBE; b. uraian permasalahan dan kebutuhan yang melatarbelakangi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE, termasuk hasil audit dan/atau evaluasi terhadap Aplikasi SPBE; c. pihak yang terkait Penyelenggaraan AplikasiSPBE; d. maksud dan tujuan pemanfaatan Aplikasi SPBE; e. ruang lingkup Aplikasi SPBE; f. analisis biaya dan manfaat; g. analisis risiko; h. target waktu kesiapan penerapan Aplikasi SPBE; i. sasaran pengguna; dan j. lokasi implementasi.

Pasal 8

(1)	Dalam melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus melakukan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b.
(2)	Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi bersama unit kerja pemilik Proses Bisnis yang mendukung Aplikasi SPBE.
(3)	Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada: a. analisis kebutuhan Pengguna SPBE, Arsitektur SPBE Nasional, dan Peta Rencana SPBE Nasional untuk Aplikasi Umum; b. analisis kebutuhan Pengguna SPBE, Arsitektur SPBE Instansi Pusat atau Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, dan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat atau Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah untuk Aplikasi Khusus; c. memperhatikan skalabilitas dan performa untuk mengakomodasi pertumbuhan jumlah akses dan data; d. menggunakan komponen-komponen yang bersifat modular pada data, logika komputasi, dan antarmuka; e. menggunakan Kode Sumber terbuka dengan: 1. mempertimbangkan keandalan, performa, keberlangsungan, dan keamanan Aplikasi SPBE; 2. menerapkan versi terkini dari Kode Sumber terbuka; dan 3. mencatat perubahan Kode Sumber dalam arsip rekam jejak untuk menjaga keterlacakan, f. menggunakan Komponen Umum Aplikasi yang terdapat pada daftar Komponen Umum Aplikasi yang disediakan oleh Kementerian; g. berbasis layanan bersifat layanan mikro (microservices) untuk perancangan Aplikasi Umum; dan h. berbasis layanan bersifat arsitektur layanan (service-oriented architecture) dan/atau layanan mikro (microservices) untuk perancangan Aplikasi Khusus.
(4)	Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direviu secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan oleh koordinator SPBE Instansi Pusat atau koordinator SPBE Pemerintah Daerah.
(5)	Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. uraian ruang lingkup; b. Proses Bisnis dan layanan yang terkait; c. kerangka kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3); d. pemilihan pelaksana pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dilaksanakan oleh: 1. Menteri; 2. swakelola; dan/atau 3. pihak ketiga, e. deskripsi peran dan tanggung jawab pelaksana pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE; f. jadwal dan periode pelaksanaan; g. rencana aksi; h. pemenuhan persyaratan keamanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; i. sumber daya yang dibutuhkan, meliputi: 1. manusia; 2. anggaran; dan 3. sarana pendukung lainnya, j. indikator keberhasilan, yang merupakan faktor- faktor penentu keberhasilan dari penerapan siklus pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE; k. mekanisme alih pengetahuan dan teknologi; dan l. mekanisme pemantauan dan pelaporan.

Pasal 9

(1)	Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus membuat rancang bangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c.
(2)	Rancang bangun yang dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi bersama unit kerja pemilik Proses Bisnis Aplikasi SPBE.
(3)	Rancang bangun yang dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada analisis kebutuhan dan perencanaan.
(4)	Rancang bangun yang dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direviu secara berkala atau sewaktu- waktu sesuai kebutuhan oleh Koordinator SPBE Instansi Pusat atau Koordinator SPBE Pemerintah Daerah.
(5)	Rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi minimal memuat: a. pemodelan rancang bangun; b. alur proses Aplikasi SPBE; c. pemetaan dan keterhubungan fungsi dan basis data dalam Aplikasi SPBE; d. pemetaan hak akses dan peran untuk pengguna aplikasi; e. rancangan antarmuka pengguna dan navigasi dari layar ke layar sesuai dengan tingkatan pengguna; f. rancangan kendali internal yang diperlukan dalam proses validasi, otorisasi, dan pencatatan aktivitas; dan g. rancangan integrasi antara aplikasi dengan aplikasi lain.

Pasal 10

(1)	Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus melaksanakan implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d.
(2)	Implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi bersama unit kerja pemilik Proses Bisnis yang menyelenggarakan Aplikasi SPBE.
(3)	Implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipantau secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan oleh Koordinator SPBE Instansi Pusat atau Koordinator SPBE Pemerintah Daerah.
(4)	Implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat: a. menerjemahkan bentuk rancang bangun menjadi kode atau bentuk bahasa pemrograman; b. melakukan pengkodean Aplikasi SPBE dan basis data sesuai dengan rancang bangun yang telah disetujui; c. melakukan kendali mutu melalui serangkaian uji kelaikan atas Aplikasi SPBE yang dibangun dan dikembangkan; d. melaksanakan instalasi dan konfigurasi Aplikasi SPBE; e. menyediakan antarmuka pemrograman aplikasi sebagai fasilitas interoperabilitas data; f. menyusun dokumentasi atas pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE: g. melaksanakan alih pengetahuan dan teknologi melalui sosialisasi, bimbingan teknis, konsultasi, dan/atau pendampingan; dan h. menyusun dokumen serah terima pekerjaan dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE tidak dilakukan secara swakelola.

Pasal 11

(1)	Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai pemilik Proses Bisnis yang menyelenggarakan Aplikasi SPBE wajib melaksanakan uji kelaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e.
(2)	Pelaksanaan uji kelaikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
(3)	Pegawai Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus: a. menduduki jabatan fungsional rumpun kekomputeran; dan/atau b. memiliki sertifikat di bidang pengembangan perangkat lunak sub bidang jaminan kualitas perangkat lunak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)	Dalam hal di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tidak terdapat pegawai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menunjuk tenaga ahli yang memiliki sertifikat di bidang pengembangan perangkat lunak sub bidang jaminan kualitas perangkat lunak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)	Pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi terkait mekanisme dan/atau instrumen pengukuran dari masing-masing setiap aspek uji kelaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada: a. Menteri untuk aspek uji fungsi, uji integrasi dan uji beban; dan b. kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas urusan pemerintahan di bidang keamanan siber untuk aspek uji keamanan.

Pasal 12

(1)	Uji Kelaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan: a. sebelum Aplikasi SPBE digunakan oleh Pengguna SPBE; dan b. sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
(2)	Pelaksanaan uji kelaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek: a. uji fungsi, meliputi pengujian yang memastikan Aplikasi SPBE yang dibangun dan dikembangkan sudah memenuhi fungsi Aplikasi SPBE sesuai dengan dokumentasi terkait; b. uji integrasi, meliputi pengujian yang memastikan Aplikasi SPBE yang dibangun dan dikembangkan sudah memenuhi kebutuhan dan persyaratan integrasi dengan Aplikasi SPBE, data, serta komponen lain yang terkait; c. uji beban, meliputi pengujian yang memastikan Aplikasi SPBE dapat berfungsi sebagaimana mestinya menghadapi beban kerja yang dikenakan terhadapnya; dan d. uji keamanan, meliputi pengujian yang memastikan Aplikasi SPBE dapat berfungsi sebagaimana mestinya dengan menjaga keamanan data dan informasi yang terkait dengannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan- undangan.
(3)	Uji kelaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan: a. menyusun perencanaan uji kelaikan yang terdiri atas penentuan jadwal pelaksanaan uji kelaikan, penyiapan lingkungan dan sumber daya; b. mengidentifikasi uji kelaikan yang terdiri atas penentuan ruang lingkup dan kriteria uji kelaikan; c. menyusun rancangan uji kelaikan yang terdiri atas penyiapan alur proses uji kelaikan; d. menetapkan skenario uji kelaikan yang terdiri atas penentuan uji kelaikan dengan menggunakan berbagai skenario yang berbeda; e. melaksanakan uji kelaikan; dan f. melakukan evaluasi uji kelaikan.
(4)	Uji kelaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode dan pendekatan pengujian yang berlaku, meliputi: a. pengujian kotak putih, yang merupakan uji kelaikan terhadap fungsi fungsionalitas sebuah Aplikasi SPBE dengan mengetahui struktur program; dan/atau b. pengujian kotak hitam, yang merupakan uji kelaikan terhadap fungsi fungsionalitas sebuah Aplikasi SPBE tanpa mengetahui struktur program.
(5)	Uji kelaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berjenjang dari pengujian komponen terkecil hingga pengujian secara keseluruhan dari Aplikasi SPBE.
(6)	Evaluasi uji kelaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e terdiri atas pelaksanaan penilaian terhadap: a. kesesuaian proses uji kelaikan yang sudah dilakukan dengan keseluruhan tahapan uji kelaikan; b. kesesuaian hasil uji kelaikan dengan analisis kebutuhan, rancang bangun, dan kriteria; dan c. mendokumentasikan keseluruhan tahapan uji kelaikan.

Pasal 13

(1)	Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus melaksanakan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f terhadap Aplikasi SPBE.
(2)	Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Aplikasi SPBE yang diselengarakannya.
(3)	Pemeliharaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi bersama unit kerja pemilik Proses Bisnis yang menyelenggarakan Aplikasi SPBE.
(4)	Pemeliharaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan pemantauan oleh koordinator SPBE Instansi Pusat atau koordinator SPBE Pemerintah Daerah.
(5)	Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
(6)	Pemeliharaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperpanjang umur kegunaan aplikasi sebagai aset dan mempertahankan keandalan layanan.
(7)	Pemeliharaan atas Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemeliharaan perfektif, yang merupakan penambahan atau penyempurnaan aplikasi yang meliputi penambahan fungsi baru, perbaikan antarmuka, perbaikan kinerja, dan/atau perbaikan dokumentasi implementasi; b. pemeliharaan adaptif, yang merupakan adaptasi terhadap teknologi atau lingkungan operasional baru, dan penerapan protokol baru; c. pemeliharaan korektif, yang merupakan perbaikan terhadap permasalahan yang timbul setelah aplikasi digunakan; dan/atau d. pemeliharaan preventif, yang merupakan pemeriksaan secara berkala aplikasi untuk mengantisipasi permasalahan, yang harus terdokumentasi.

Pasal 14

(1)	Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
(2)	Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas siklus pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
(3)	Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh unit kerja Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi pemerintah bersama unit kerja pemilik Proses Bisnis yang menyelenggarakan Aplikasi SPBE.
(4)	Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perlu dilakukan pemantauan oleh koordinator SPBE Instansi Pusat atau koordinator SPBE Pemerintah Daerah.
(5)	Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
(6)	Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal: a. menyusun kebijakan internal terkait evaluasi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE; b. melakukan pengukuran penilaian indikator keberhasilan sesuai dengan siklus pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f; c. menyusun laporan hasil evaluasi; d. menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada pimpinan Instansi Pusat atau kepala daerah; dan e. melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi.

Paragraf 5
PEMENUHAN PERSYARATAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 15

(1)	Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dilakukan berdasarkan pemenuhan persyaratan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d.
(2)	Pemenuhan persyaratan data dan informasi dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan pelaksanaan evaluasi dan pengendalian pembangunan nasional.
(3)	Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memenuhi persyaratan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus: a. memenuhi pedoman manajemen data SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. memenuhi kebijakan satu data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. memenuhi keamanan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
PEMENUHAN PERSYARATAN INTEROPERABILITAS DATA

Pasal 16

(1)	Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dilakukan berdasarkan pemenuhan persyaratan interoperabilitas data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e.
(2)	Pemenuhan persyaratan interoperabilitas data dilakukan dalam rangka untuk mendukung pertukaran data antar aplikasi SPBE.
(3)	Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memenuhi persyaratan interoperabilitas data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus: a. memastikan Aplikasi SPBE yang dibangun dan Dikembangkan memiliki kemampuan Interoperabilitas data melalui antarmuka pemrograman aplikasi; b. memenuhi kebijakan interoperabilitas data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. memenuhi keamanan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
PEMENUHAN PERSYARATAN KEBERLANGSUNGAN LAYANAN SPBE

Pasal 17

(1)	Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dilakukan berdasarkan pemenuhan persyaratan keberlangsungan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f.
(2)	Pemenuhan Persyaratan keberlangsungan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyediakan: a. layanan Pengguna SPBE; dan b. layanan pengoperasian Aplikasi SPBE.
(3)	Layanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. layanan Pengguna SPBE untuk bantuan Proses Bisnis Aplikasi SPBE yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah sebagai pemilik Proses Bisnis yang menyelenggarakan Aplikasi SPBE; b. layanan Pengguna SPBE untuk bantuan teknis Aplikasi SPBE yang diselenggarakan oleh: 1. Kementerian; 2. Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah sebagai pemilik Proses Bisnis Aplikasi SPBE; atau 3. Pihak ketiga yang ditunjuk oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
(4)	Layanan Pengguna SPBE untuk bantuan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan layanan Pengguna SPBE untuk bantuan teknis Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disediakan dalam bentuk layanan bantuan (helpdesk).
(5)	Layanan bantuan (helpdesk) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyediakan berbagai pilihan saluran baik elektronik maupun nonelektronik sesuai dengan layanan yang diberikan kepada Pengguna SPBE.
(6)	Layanan bantuan (helpdesk) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan pertanyaan yang sering diajukan.
(7)	Layanan Pengoperasian Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. pengelolaan risiko untuk meminimalkan dampak risiko Aplikasi SPBE; b. pendayagunaan sumber daya manusia untuk layanan operasional Aplikasi SPBE dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya manusia di Intansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi; c. pengendalian perubahan untuk peningkatan dan pemeliharaan Aplikasi SPBE; d. penyiapan dan pelaksanaan metodologi dan prosedur perencanaan keadaan darurat dari layanan jika sistem aplikasi mengalami masalah atau gangguan; e. penyiapan dan pelaksanaan metodologi dan prosedur perencanaan pemulihan Aplikasi SPBE dari keadaan darurat; dan f. penyalinan data dari Aplikasi SPBE dilakukan secara berkala.

Paragraf 8
PEMENUHAN PENERAPAN MANAJEMEN SPBE

Pasal 18

(1)	Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dilakukan berdasarkan penerapan manajemen SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g.
(2)	Penerapan manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. manajemen risiko; b. manajemen keamanan informasi; c. manajemen data; d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi; e. manajemen sumber daya manusia; f. manajemen pengetahuan; g. manajemen perubahan; dan h. manajemen Layanan SPBE.
(3)	Penerapan manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9
PEMENUHAN DOKUMENTASI ATAS APLIKASI SPBE

Pasal 19

(1)

Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dilakukan berdasarkan pemenuhan dokumentasi atas Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h.

(2)

Dokumentasi atas Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. dokumentasi analisis kebutuhan;
b. dokumentasi perencanaan;
c. dokumentasi rancang bangun, yang meliputi:
    1. detail teknis Aplikasi SPBE; dan
    2. detail teknis basis data (database),
d. dokumentasi implementasi, yang meliputi:
    1. manual instalasi;
    2. manual konfigurasi;
    3. manual penggunaan Aplikasi SPBE bagi administrator;
    4. manual penggunaan Aplikasi SPBE bagi Pengguna SPBE; dan
    5. manual penanganan masalah,
e. dokumentasi hasil uji kelaikan, yang meliputi:
    1. hasil uji beban;
    2. hasil uji fungsi;
    3. hasil uji integrasi; dan
    4. hasil uji keamanan,
f. dokumentasi pemeliharaan, yang meliputi:
    1. Pemeliharaan perfektif;
    2. Pemeliharaan adaptif;
    3. Pemeliharaan korektif; dan/atau
    4. Pemeliharaan preventif; dan
g. dokumentasi evaluasi.

Bagian Ketiga

PROSEDUR PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI SPBE

Pasal 20 - 39

Paragraf 1
UMUM

Pasal 20

(1)	Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE harus sesuai dengan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
(2)	Prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE meliputi tahapan: a. persiapan; b. permohonan pertimbangan; c. pelaksanaan; d. pendaftaran dan penyimpanan; dan e. penetapan dan hak cipta.

Paragraf 2
PERSIAPAN

Pasal 21

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a mengacu pada:
a. dokumen analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
b. dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan
c. dokumen penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a.

Paragraf 3
PERMOHONAN PERTIMBANGAN

Pasal 22

(1)	Permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b terdiri atas: a. pertimbangan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE; b. pertimbangan penggunaan aplikasi sejenis; dan c. pertimbangan penggunaan Kode Sumber tertutup.
(2)	Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka keterpaduan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.

Pasal 23

(1)	Permohonan pertimbangan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dilakukan sebelum pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dilaksanakan.
(2)	Permohonan Pertimbangan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh pimpinan Instansi Pusat atau kepala daerah kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal melalui surat permohonan pertimbangan.
(3)	Surat permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan dokumen persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
(4)	Format surat permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5)	Menteri melimpahkan kewenangan melalui mandat kepada Direktur Jenderal untuk memberikan pertimbangan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
(6)	Pertimbangan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan berdasarkan pemenuhan terhadap standar teknis dan penmbangunan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
(7)	Direktur Jenderal menyampaikan hasil pertimbangan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE kepada pimpinan Instansi Pusat atau kepala daerah.

Pasal 24

(1)	Dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE menggunakan Kode Sumber tertutup, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari Menteri.
(2)	Permohonan pertimbangan penggunaan Kode Sumber tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c diajukan oleh pimpinan Instansi Pusat atau kepala daerah kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal.
(3)	Pengajuan permohonan pertimbangan penggunaan Kode Sumber tertutup sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan melampirkan: a. dokumen persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; b. urgensi penggunaan Kode Sumber tertutup; dan c. kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan Kode Sumber tertutup.
(4)	Format surat permohonan pertimbangan penggunaan Kode Sumber tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peratuan Menteri ini.
(5)	Menteri melimpahkan kewenangan melalui mandat kepada Direktur Jenderal untuk memberikan pertimbangan penggunaan Kode Sumber tertutup.
(6)	Pemberian pertimbangan penggunaan Kode Sumber tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan kesesuaian dengan kebijakan SPBE nasional.
(7)	Direktur Jenderal menyampaikan hasil pertimbangan penggunaan Kode Sumber tertutup kepada pimpinan Instansi Pusat atau kepala daerah.

Paragraf 4
PELAKSANAAN

Pasal 25

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c terdiri atas:
a. skema pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE;
b. pelaksanaan manajemen proyek teknologi informasi;
c. pelaksanaan alih teknologi; dan
d. konsultasi dan/atau koordinasi.

Pasal 26

(1)	Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan, harus menerapkan skema pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a.
(2)	Penyelenggaraan Aplikasi SPBE dilakukan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah berdasarkan Proses Bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)	Dalam hal Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan lebih dari 1 (satu) Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah maka pemilik Proses Bisnis harus ditetapkan dengan peraturan perundang- undangan.
(4)	Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab sepenuhnya atas penyelenggaraan Aplikasi SPBE yang meliputi: a. perencanaan; b. pembangunan; c. pengembangan; d. pengoperasian; dan e. pemeliharaan aplikasi.
(5)	Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah memilih skema pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas penyelenggaraan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh: a. Menteri; b. swakelola; dan/atau c. pihak ketiga.
(6)	Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat menyerahkan pelaksanaan sebagian atau seluruh pekerjaan perencanaan, pembangunan, pengembangan, pengoperasian, dan/atau pemeliharaan Aplikasi SPBE kepada: a. Menteri; dan/atau b. pihak ketiga.
(7)	Penyerahan pelaksanaan pekerjaan kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dilakukan melalui mekanisme: a. pengajuan permintaan pelaksanaan pekerjaan dari pimpinan Instansi atau kepala daerah dengan melampirkan: 1. dokumen analisis kebutuhan; 2. dokumen perencanaan; dan 3. dokumen Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, b. penyusunan perjanjian kerja sama minimal meliputi: 1. nama dan deskripsi pekerjaan; 2. pihak yang terlibat; 3. ruang lingkup pekerjaan; 4. hak dan kewajiban; 5. alih teknologi, pelatihan dan pendampingan; 6. penyerahan panduan, Kode Sumber dan rancang bangun dan dokumentasi lain; 7. Perjanjian kerahasiaan informasi; 8. pembiayaan; 9. jadwal dan tempat pelaksanaan; 10. serah terima pekerjaan; dan 11. evaluasi dan pelaporan; dan c. penandatanganan perjanjian kerja sama antara pimpinan Instansi Pusat atau kepala daerah dengan Menteri.
(8)	Pelaksanaan pekerjaan secara swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9)	Penyerahan pelaksanaan pekerjaan kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilakukan melalui: a. mekanisme pengadaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. penyusunan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b; c. penandatanganan perjanjian kerja sama antara Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga; dan d. pemenuhan standar teknis dan prosedur keamanan SPBE.
(10)	Tanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat kontraktual.
(11)	Pengoperasian Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilakukan dengan mempertimbangkan: a. Risiko SPBE; b. kerahasiaan; dan c. sifat strategis, dari Aplikasi SPBE terkait klasifikasi data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

(1)	Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE, harus melaksanakan manajemen proyek teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b.
(2)	Pelaksanaan manajemen proyek teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: a. menyelesaikan pekerjaan tepat waktu; b. mengelola risiko yang mungkin timbul; c. mengelola tim pelaksanaan pekerjaan; d. membuat perencanaan yang tepat; dan e. menjaga penggunaan anggaran yang efisien.
(3)	Manajemen proyek teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan meliputi tahapan sebagai berikut: a. inisiasi; b. perencanaan; c. pelaksanaan proyek; d. pemantauan dan evaluasi; dan e. penutupan.
(4)	Inisiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan tahapan awal dari manajemen proyek teknologi informasi untuk menganalisis secara luas terkait tujuan proyek, kelaikan proyek, risiko yang mungkin timbul, dan hasil akhir dari proyek yang akan dikerjakan.
(5)	Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan tahapan untuk menyusun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, meliputi ruang lingkup, pemangku kepentingan, jadwal dan target pekerjaan, milestone, diagram visualisasi aktivitas dan waktu pelaksanaan proyek, estimasi biaya, kebutuhan sumber daya manusia, pengukuran kualitas, dan rencana manajemen risiko.
(6)	Pelaksanaan proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan proses melaksanakan proyek sesuai dengan perencanaan yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan siklus pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), yang meliputi pengadaan sumber daya, pembentukan dan pengelolaan tim, pelaksanaan pengadaan, dan komunikasi dengan pemangku kepentingan.
(7)	Pemantauan dan evaluasi proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan proses untuk memastikan kemajuan dan kinerja proyek melalui pengawasan terhadap pelaksanaan proyek, pengendalian anggaran, evaluasi kualitas, komunikasi dengan pemangku kepentingan, identifikasi perubahan rencana, dan tindak lanjut perubahan rencana.
(8)	Penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e merupakan proses yang dilakukan untuk menyelesaikan semua aktivitas dan menutup proyek secara resmi.

Pasal 28

(1)	Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE, harus memastikan pelaksanaan alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c.
(2)	Pelaksanaan Alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengalihan kemampuan untuk memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antarlembaga, badan, atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya.
(3)	Pelaksanaan Alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. alih pengetahuan dan keterampilan untuk pengoperasian, pemeliharaan, dan pembaruan Aplikasi SPBE; b. alih penguasaan teknologi dasar untuk mendesain Aplikasi SPBE secara mandiri; dan c. alih penguasaan teknologi menyeluruh untuk pengembangan Aplikasi SPBE secara mandiri.
(4)	Pelaksanaan Alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, konsultasi, fasilitasi, dan pendampingan.

Pasal 29

(1)	Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan harus melakukan konsultasi dan/atau koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d terkait keterpaduan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dengan Menteri.
(2)	Dalam hal keamanan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan siber.

Paragraf 5
PENDAFTARAN DAN PENYIMPANAN

Pasal 30

(1)	Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran Aplikasi SPBE dan penyimpanan Kode Sumber Aplikasi SPBE pada Repositori Aplikasi SPBE.
(2)	Pendaftaran Aplikasi SPBE dan penyimpanan Kode Sumber Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan: a. pendaftaran pejabat pendaftar Aplikasi SPBE; dan b. mengisi formulir pendaftaran atas Aplikasi SPBE yang dikelola Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
(3)	Pendaftaran Pejabat pendaftar Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan terhadap: a. pejabat pendaftar Aplikasi SPBE; atau b. pejabat pendaftar Aplikasi SPBE pengganti.
(4)	Pejabat pendaftar Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan pejabat pendaftar yang berasal dari Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang belum pernah melakukan pendaftaran Aplikasi SPBE.
(5)	Pejabat pendaftar Aplikasi SPBE pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan pejabat pendaftar yang menggantikan pejabat pendaftar Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6)	Pejabat pendaftar Aplikasi SPBE dan pejabat pendaftar Aplikasi SPBE pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan aparatur sipil negara yang menduduki jabatan setingkat pejabat pimpinan tinggi pratama di bidang pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, atau sekurang-kurangnya jabatan fungsional ahli madya yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi dan komunikasi di satuan kerja yang membidangi teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 31

(1)	Pendaftaran pejabat pendaftar Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dilakukan dengan mengisi informasi dengan benar mengenai pejabat pendaftar Aplikasi SPBE melalui portal resmi yang diselenggarakan oleh Kementerian.
(2)	Informasi mengenai pejabat pendaftar Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. jenis Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; b. nama Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; c. nomor telepon Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; d. surat elektronik (email); e. status pejabat pendaftar; f. nama lengkap; g. nomor induk pegawai untuk Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; h. nama jabatan; i. nomor telepon seluler; j. nama unit kerja; dan k. dokumen surat tugas pejabat pendaftar.
(3)	Pejabat pendaftar Aplikasi SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan oleh sekretaris Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dengan surat tugas.

Pasal 32

(1)	Pengisian formulir pendaftaran atas Aplikasi SPBE yang dikelola Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) huruf b harus dilakukan oleh Pejabat Pendaftar Aplikasi SPBE.
(2)	Formulir pendaftaran atas Aplikasi SPBE yang dikelola Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi yang benar mengenai: a. gambaran umum pengoperasian Aplikasi SPBE yang mengacu pada Arsitektur SPBE nasional dan Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan b. dokumentasi Aplikasi SPBE.

Pasal 33

(1)

Pejabat pendaftar Aplikasi SPBE mengisi informasi terkait gambaran umum pengoperasian Aplikasi SPBE yang mengacu pada Arsitektur SPBE nasional dan Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a, yang terdiri atas:
a. Proses Bisnis, minimal meliputi informasi terkait:
    1. sektor pemerintahan;
    2. urusan pemerintahan;
    3. nama urusan; dan
    4. deskripsi Proses Bisnis,
b. layanan, minimal meliputi informasi terkait:
    1. domain layanan;
    2. area layanan;
    3. nama layanan;
    4. fungsi layanan;
    5. tujuan layanan;
    6. target layanan; dan
    7. metode layanan,
c. aplikasi, minimal meliputi informasi terkait:
    1. deskripsi aplikasi;
    2. urusan pemerintahan yang didukung;
    3. layanan yang didukung; dan
    4. data dan informasi yang didukung,
d. infrastruktur aplikasi, minimal meliputi informasi terkait:
    1. kapasitas prosesor;
    2. kapasitas memori;
    3. kapasitas penyimpanan;
    4. jenis sistem operasi;
    5. jenis basis data;
    6. jenis web server;
    7. jenis kerangka kerja aplikasi yang digunakan;
    8. perangkat lunak utilitas lainnya;
    9. jenis fasilitas komputasi;
    10. jumlah dan total kapasitas prosesor server dan/atau mesin virtual yang digunakan;
    11. tipe layanan komputasi awan pada pemerintah;
    12. nama server;
    13. deskripsi server;
    14. jenis penggunaan server;
    15. status kepemilikan;
    16. unit pengelola server;
    17. lokasi server;
    18. jenis teknologi prosesor; dan
    19. teknik penyimpanan; dan
e. keamanan, minimal meliputi informasi terkait:
    1. keterangan nama standar keamanan yang diterapkan pada Aplikasi SPBE;
    2. laporan pelaksanaan audit keamanan Aplikasi SPBE untuk Aplikasi SPBE yang sudah berjalan;
    3. waktu pelaksanaan audit keamanan Aplikasi SPBE untuk Aplikasi SPBE yang sudah berjalan;
    4. data pribadi yang diproses;
    5. keterangan yang menyatakan bahwa Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin dan sudah melaksanakan kewajiban untuk menerapkan manajemen keamanan informasi SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    6. keterangan yang menyatakan bahwa Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin dan sudah melaksanakan kewajiban melakukan pelindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    7. keterangan yang menyatakan bahwa Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin dan sudah melaksanakan kewajiban untuk melakukan uji keamanan Aplikasi SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Penyampaian informasi terkait keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan melampirkan dokumen penerapan manajemen keamanan informasi SPBE, penerapan pelindungan data pribadi, dan pelaksanaan uji keamanan Aplikasi SPBE.

Pasal 34

(1)	Pejabat Pendaftar Aplikasi SPBE menyimpan dokumentasi Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b, yang meliputi: a. Kode Sumber Aplikasi SPBE; b. skema basis data; dan c. dokumentasi siklus pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
(2)	Kode Sumber Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kode sumber seluruh komponen aplikasi, termasuk Komponen Umum Aplikasi yang digunakan secara berbagi pakai dan komponen aplikasi biasa.
(3)	Kode Sumber Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Kode Sumber Aplikasi SPBE yang sudah menerapkan layanan mikro (microservices); atau b. Kode Sumber Aplikasi SPBE yang belum menerapkan layanan mikro (microservices).
(4)	Layanan mikro (microservices) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan arsitektur pembangunan dan pengembangan aplikasi yang membagi aplikasi menjadi komponen aplikasi yang lebih kecil, dapat diintegrasikan, dan dapat digunakan secara independen.
(5)	Kode Sumber Aplikasi SPBE yang sudah menerapkan layanan mikro (microservices) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disimpan dalam bentuk per- komponen aplikasi.
(6)	Kode Sumber Aplikasi SPBE yang belum menerapkan layanan mikro (microservices) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disimpan dalam bentuk kompresi.
(7)	Skema basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bahasa pemrograman yang dapat dimanfaatkan untuk membuat dan mendefinisikan struktur dari suatu objek dalam basis data.
(8)	Dokumentasi siklus pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi dokumentasi: a. dokumentasi analisis kebutuhan; b. dokumentasi perencanaan; c. dokumentasi rancang bangun; d. dokumentasi implementasi; e. dokumentasi uji kelaikan; f. dokumentasi pemeliharaan; dan g. dokumentasi evaluasi.

Pasal 35

(1)	Kementerian menjaga kerahasiaan dengan melakukan penerapan keamanan informasi SPBE pada Kode Sumber dan dokumentasi Aplikasi SPBE yang disimpan pada Repositori Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)	Dalam hal Repositori Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, Kode Sumber dan dokumentasi Aplikasi SPBE dapat disimpan pada media penyimpanan data berupa media penyimpanan yang dapat dilepas yang dimiliki Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan terjamin keamanannya.
(3)	Dalam hal media penyimpanan data berupa media penyimpanan yang dapat dilepas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, Kode Sumber dan dokumentasi Aplikasi SPBE dapat disimpan pada pihak ketiga terpercaya penyimpan Kode Sumber.
(4)	Pihak ketiga terpercaya penyimpan Kode Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan minimal: a. berada di wilayah hukum Indonesia; b. menjamin aspek keamanan informasi; c. tersertifikasi manajemen keamanan informasi; dan d. menyediakan perjanjian kerahasiaan.

Pasal 36

(1)	Dalam hal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara sistem elektronik lingkup publik wajib melakukan pendaftaran sistem elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)	Kewajiban melakukan pendaftaran sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum sistem elektronik mulai digunakan oleh pengguna.

Paragraf 6
PENETAPAN DAN HAK CIPTA

Pasal 37

(1)	Penetapan Aplikasi SPBE dilakukan oleh: a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk Aplikasi Umum; dan b. pimpinan Instansi Pusat atau kepala Pemerintah Daerah untuk Aplikasi Khusus.
(2)	Penetapan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk keputusan pimpinan Instansi Pusat atau keputusan kepala daerah.

Pasal 38

Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang membangun dan mengembangkan Aplikasi SPBE merupakan pemegang hak cipta atas aplikasi tersebut.

Paragraf 7
PENCEGAHAN DAN PENGHENTIAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI SEJENIS

Pasal 39

(1)

Setiap pimpinan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah mencegah dan/atau menghentikan pembangunan dan pengembangan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum.

(2)

Dalam hal mencegah dan/atau menghentikan pembangunan dan pengembangan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah:
a. melakukan pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE yang telah ditetapkan;
b. tidak mengalokasikan anggaran terkait pembangunan dan pengembangan aplikasi sejenis;
c. berkoordinasi dengan tim koordinasi SPBE Instansi Pusat dan tim koordinasi Pemerintah Daerah; dan
d. berkonsultasi dengan tim koordinasi SPBE nasional.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP
PASAL 40 - 42

PASAL 40 - 42

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40	Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menyesuaikan penyelenggaraan Aplikasi SPBE sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Menteri ini diundangkan.
Pasal 41	Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang standar teknis dan prosedur Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
Pasal 41	Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

HOME | SPBE | SMARTCITY | LOGIN

STANDAR APLIKASI

STANDAR PEMBANGUNAN
DAN PENGEMBANGAN APLIKASI SPBE

KETENTUAN UMUM

KETENTUAN UMUM

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

UMUM

STANDAR TEKNIS PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI SPBE

PROSEDUR PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI SPBE

KETENTUAN PENUTUP

KETENTUAN PENUTUP

HOME | SPBE | SMARTCITY | LOGIN

STANDAR APLIKASI

STANDAR PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI SPBE

KETENTUAN UMUM

KETENTUAN UMUM

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

UMUM

STANDAR TEKNIS PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI SPBE

PROSEDUR PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI SPBE

KETENTUAN PENUTUP

KETENTUAN PENUTUP

STANDAR PEMBANGUNAN
DAN PENGEMBANGAN APLIKASI SPBE

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK